Kadinas PUPR Grobogan: Jalan Retak Bongkar

GROBOGAN (Top News) – Pengawas proyek betonisasi jalan di Kabupaten Grobogan menemukan beberapa titik pekerjaan jalan beton itu, retak-retak. Diduga retaknya jalan tersebut akibat kandungan antara semen, kricak dan butir kerikil tidak seimbang.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Subiyono di Purwodadi, Selasa (25/7/2017). Ia mengatakan,  jalan retak itu harus dibongkar. Bila tidak, pihaknya tidak akan membayar ruas jalan yang kedapatan rusak tersebut. Atau rekanan mengganti segmen yang rusak dengan menambah panjang proyek rigit jalan itu sesuai segmen jalan yang kedapatan rusak.
‘’Apapapun alasannya kami tidak bisa mentolerir proyek betonisasi jalan yang retak-retak, meski pekerjaannya sudah mencapai 100 persen,’’ katanya. Pada tahap awal dikatakan, ada 27 paket pekerjaan jalan beton yang progresnya sudah mencapai 50 persen. Bahkan beberapa di antaranya akhir Juli 2017 ini selesai 100 persen. Masing-masing pekerjaan itu nilainya Rp 5 miliar-Rp 6 miliar. Pekerjaan tersebut dilelangkan sebulan sebelum puasa.
Beberapa rekanan yang pekerjaannya retak, atau tingkat ketebalannya kurang dari 20 cm, sudah dipanggil pihaknya untuk membongkar. Umumnya rekanan memilih menambah panjang segmen pekerjaan jalan tersebut daripada membongkarnya. Sebab membongkar jalan beton yang sudah terpasang tingkat kesulitannya lebih tinggi dibanding menambah panjang segmen jalan dari proyek tersebut.
Subiyono mengatakan,  rekanan yang mengajukan permohonan termyn diwajibkan uji petik kordril dari proyek jalan betonisasi yang dikerjakan. Bila diperiksa melalui laborat ketebalan dan tingkat kekuatannya kurang dari yang dipersyaratkan dalam kontrak, maka pekerjaan itu tidak dibayar. Kecuali rekanan tersebut menggantinya dengan menambah panjang segmen sesuai pekerjaan yang menyimpang dari kontrak..
‘’Sejak awal rekanan sudah diberitahu dan bunyi kontrak pun menyatakan seperti itu,’’ ujar Kepala Dinas PUPR tersebut. Pengawasan proyek betonisasi jalan di Grobogan melibatkan pihak kejaksaan selaku Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).  Kejaksaan dilibatkan supaya pelaksanaan proyekl itu berjalan sesuai aturan dari persiapan, pelaksanaan hingga akhir pekerjaan. (syam/TN)