Gerindra Keluar Dari Pansus Angket

JAKARTA (Top News) - Fraksi Partai Gerindra di DPR memutuskan untuk keluar dari Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa di Komplek Parlemen Senayan Jakarta,  Senin (24/7/2017).

"Alasan kami keluar, pertama untuk membentuk pansus itu beberapa syarat. Bicara pembentukannya Ketua Pansus sekarang enggak memenuhi syarat yang sesuai dengan tata tertib (Tatib) DPR dan Undang-undang MD3," kata Desmond.

Sebelumnya Gerindra mendukung Pansus. Bahkan saat Pansus Angket itu terbentuk Wakil Ketua DPR Fadli Zoon dari Fraksi Gerindra ikut memberikan ucapan selamat.

Saat ini tercatat Gerindra telah menyetujui keberadaan Pansus, Hanya Fraksi Gerindra dan PAN belum mengirim surat yang berisikan nama-nama perwakilan secara resmi ke Sekretariat Jenderal DPR.

Padahal, menurut Desmond, hal itu menjadi syarat dari pembentukan dan pemilihan Pimpinan Pansus.

Selain itu, kata Desmond, pembentukan Pansus juga bermasalah karena tidak diikuti oleh semua fraksi.

Fraksi Demokrat, PKB, dan PKS hingga saat ini tak kunjung mengirim perwakilan ke Pansus Angket KPK.

"Kedua rapat-rapatnya juga seolah dadakan seperti ke Sukamiskin. Saya bilang tak setuju tapi mereka tetap berangkat. Saya bilang kalau mereka berangkat, Gerindra akan keluar. Nah, inilah yang membuat kami tidak bisa melanjutkan," ujar Desmond.

Ia mengatakan, hari ini surat pengunduran diri dari Pansus Angket KPK telah dikirim ke Pansus dan Sekretariat Jenderal DPR.

Ia menambahkan, kunjungan Pansus ke Sukamiskin juga menunjukan itikad buruk terhadap KPK.

Dengan meminta keterangan kepada koruptor, menurutnya merupakan sebuah sinyalemen melemahkan KPK. Padahal, tujuan awal pembentukan Pansus justru untuk memperkuat KPK.

"Kami lihat yang aktif itu parpol koalisi pemerintah. Harusnya mereka menguatkan. Kami sebagai partai nonpendukung ya kami keluar. Koalisi pemerintahlah yang melemahkan KPK," cetus Desmond. (syam/TN)