Saut Situmorang: Suap Bengkulu Tak Ada Jaminan Tidak Terjadi di Daerah Lain

JAKARTA (Top News)  - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyesalkan korupsi yang menjerat Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Padahal gubernur dari Partai Golkar itu pernah menandatangani pakta integritas di Pemprov Bengkulu dengan disaksikannya.
"Ridwan Mukti itu belum ada dua tahun menjabat gubernur. Saya termasuk yang hadir di sana dan saya tanda tangan juga di sana. Disaksikan ketua, wakil ketua, bahwa mereka ada niat baik untuk memberantas korupsi. Ya semacam pakta integritas itulah," kata Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2017).
Namun saat itu KPK sempat mendeteksi indikasi penyimpangan di Pemprov Bengkulu. Kejanggalan membuat mereka akhirnya turun tangan.
"Waktu kita ke sana ada semacam kerjaan yang sangat tertunda ketika mereka membahas APBD. Terjadi kunci mengunci antara legislatif dan eksekutifnya. Kemudian kita coba datang dan selesai. Hampir kuartal ketiga mereka tidak berhasil membahas anggaran," ujar Saut.
Menurutnya, upaya apa pun dari KPK adalah pencegahan, yaitu mencegah supaya tidak terjadi korupsi, Namun bila penyelenggara negara tidak punya integritas, pasti pola-pola ingin mendapatkan untung besar dengan melanggar hukum pasti akan terus berulang.
"Waktu saya sampaikan kemarin mengenai OTT Jawa Timur, tidak ada jaminan hal ini nggak terjadi di daerah lain. Ini modusnya gitu-gitu saja, permainan anggaran, penyimpangan pengadaan barang, kongkalikong pengelolaan anggaran dengan DPRD dan lainnya. Jadi Republik Indonesia ini lama sekali berubahnya, ini menyedihkan," kata Saut prihatin.
Ia memastikan KPK akan menindak penyelenggara negara yang melakukan korupsi. Itu sebabnya semua laporan dari daerah-daerah terkait dengan dugaan korupsi eksekutif, legislatif maupun yudikatif akan didalami dengan menurunkan banyak inteljen ke daerah-daerah. Kalau dicegah sudah tidak bisa, maka OTT sebagai jalan keluarnya.  
"Kita minta itu dihentikan supaya mimpi kami berlima bisa indeks persepsi korupsi 50 bisa tercapai. Kita akan melakukan berbagai hal untuk itu dengan kapasitas SDM kita yang ada," tegasnya. (syam/TN)