DPRD-Penegak Hukum Minta Proyek Laporkan

BUKIT TINGGI ( Top News )  – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan meminta gubernur dan kepala daerah agar memiliki keberanian melaporkan pihak-pihak yang memaksa untuk mendapatkan proyek APBD.

“Pimpinan daerah harus berani, kalau ada pihak-pihak tertentu minta bagian proyek untuk segera melaporkan ke KPK, apalagi yang minta penegak hukum,” kata Basaria Panjaitan di Bukittinggi, Kamis (27/4).

Ia mengatakan hal itu dalam rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sumbatera Barat di Balai Sidang Bung Hatta, Bukittinggi. Menurut Basaria, seluruh program dan kegiatan kerja kepala daerah dalam mengelola APBD harus transparan, tidak boleh ada intervensi dari penegak hukum, DPRD maupun lainnya.

“DPRD dan penegak hukum seharusnya mengawasi. Kalau mereka minta bagian proyek pengadaan barang, hal itu jelas melanggar aturan dan bisa diproses hukum,” katanya.

KPK akan menjadikan tugas utama dalam persoalan pengawasan terhadap legislative dan penegak hukum yang mencoba-coba bermain tender. DPRD dan penegak hukum menjadi sasaran salah satu tugas KPK, selain penyelenggara negara yang lain.

‘’Tidak hanya penegak hukum eselon satu saja yang diawasi KPK, tetapi semua petugas penegak hukum dan oknum-oknum DPRD kita awasi. Maka penegak hukum dan wakil rakyat jangan coba main-main,’’ ujarnya.

Ia berharap komunikasi antara Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif terjalin dengan baik. Komunikasi yang baik itu akan menghasilkan kebijakan yang baik. Jika ada arogansi dalam mengambil kebijakan di tingkat legislatif maupun yudikatif,  hal itu mungkin bersifat perorangan karena suatu kepentingan.

“Setiap kepala daerah di setiap provinsi dan kabupaten harus menjalin hubungan baik dengan menjalin koordinasi dan supervisi dengan semua pihak. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran ,” terangnya. (syam/TN)