Tim Penyelidik KPK Diturunkan ke Kaltim Selidiki Bagi-bagi Kaveling di Lokasi IKN

 

GTOPNEWS.COM – Tim penyelidik KPK segera diturunkan ke Kalimantan Timur (Kaltim) guna menyelidiki dugaan bagi-bagi kaveling lahan di lokasi Ibu Kota Negera (IKN) Nusantara Kaltim.

Diduga adalah penyelenggara negara di Penajam Paser Utara (PPU) Kaltim yang terlibat bagi-bagi kaveling di IKN Nusantara itu. Bagi-bagi lahan tersebut dilakukan sebelum Bupati PPU Abdul Ghofur Mas’ud terjaring OTT KPK di sebuah mal Jakarta Selatan, Rabu (12/1/202).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku belum mengetahui pelaku dari bagi-bagi kaveling di IKN Nusantara itu.  Namun pihaknya membenarkan bahwa KPK telah menerima laporan masyarakat mengenai adanya bagi-bagi kaveling tersebut.

‘’Terkait kaveling itu, saya belum tahu apakah Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Ghafur Mas’ud terlibat di dalamnya. Tapi info ini tetap akan didalami penyidik di lapangan,’’ kata Alex ketika konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (11/3/2022).

Alex mengatakan memang ada informasi bagi-bagi lahan di lokasi IKN Nusantara. Info ini dianggap baru sekadar rumor dan perlu dicari tahu fakta sebenarnya. Karena KPK belum mendapatkan infonya secara mendetail.

Alex mengakui bahwa KPK memang turut serta mengawal pembangunan IKN Nusantara di Kaltim itu. Bahkan KPK melakukan upaya pencegahan terhadap proyek-proyek fisik, pengadaan barang, pengadaan tanah dan lainnya agar tak ada korupsi dalam proses pembangunannya.

"Soal IKN itu sebetulnya kita diminta ikut mengawal program pembangunannya mulai dari persiapan hingga penanganan pembangunan infrastrukturnya. Dan kami sudah melakukan koordinasi Kementerian PUPR, Bappenas dan kementerian lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Alexander Marwata mengungkap lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim tidak semuanya clean and clear. Dia mengatakan ada dugaan bagi-bagi kaveling di lokasi IKN Nusantara tersebut.

Hal itu disampaikan Alex saat menggelar rapat koordinasi (rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) di kantor Gubernur Kaltim, Rabu (9/3). (syam/TN)