KPK Lacak Harta Kekayaan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono

 

GTOPNEWS.COM - KPK tengah melacak semua harta kekayaan Bupati nonaktif Banjarnegara, Jateng, Budhi Sarwono. Diduga masih ada harta lain yang disembunyikan dan tidak tidak dilaporkan Budhi kepada KPK melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

KPK mencatat  Bupati Budhi hanya memiliki dua bidang tanah dan bangunan yang dilaporkan melalui LHKPN. Bupati Banjarnegara itu tak tercatat memiliki kendaraan.

 "Kami pastikan segala informasi yang kami terima tentang harta kekayaan bupati itu, akan dikonfirmasi kepada saksi maupun tersangka," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/9).

Ali mengatakan, KPK tak tertutup kemungkinan menjerat Bupati Budhi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) jika terbukti menyamarkan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi (TPK).

"Jadi penerapan pasal lain ke arah TPK masih sangat dimungkinkan sepanjang cukup bukti," kata Ali.

Dalam laman laporan LHKPN melalui elhkpn.kpk.go.id, Budhi memiliki harta Rp 23,8 miliar. Laporan itu disampaikan 25 Januari 2021 untuk pelaporan periodik tahun 2020.

Dilaporkan Budhi memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di dua lokasi di Banjarnegara dengan luas masing-masing 770 m2 dan 671 m2. Dua tanah itu ditaksir senilai Rp 1,29 miliar.

Bupati Budhi tak memiliki alat transportasi dan mesin. Namun ia melaporkan punya harta bergerak lain senilai Rp 54,2 juta.

Harta Budhi didominasi surat berharga dan kas atau setara kas lainnya. Budhi tercatat memiliki surat berharga senilai Rp 10,82 miliar. Untuk kas atau setara kas lainnya senilai Rp 11,63 miliar.

Budhi tercatat tak memiliki utang. Jadi total harta kekayaan yang dilaporkan sebesar Rp 23,81 miliar.

Sebelumnya KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) dan pihak swasta Kedy Afandi (KA), orang kepercayaan Bupati Budhi sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan barang di Dinas PUPR Banjarnegara dan gratifikasi. (syam/TN)