Ketua KPK: Jangan Coba Bermain-Main dengan Anggaran Covid-19, Ancamannya Mati

GTOPNEWS.COM - KPK telah mengidentifikasi 4 potensi korupsi pada penanganan Covid-19, sekaligus membuat 4 langkah antisipasi yang bisa dilihat di aplikasi Jaga Bansos KPK.

‘’KPK mengingatkan jika ada yang bermain-main dengan dana bansos, mereka dapat diancam pidana mati,’’ kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Minggu (30/8/2020).

Potensi korupsi itu adalah pengadaan barang/jasa mulai dari kolusi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan. KPK telah melakukan antisipasi dengan mengeluarkan SE No.8 Tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 terkait pencegahan korupsi.

"Isi SE itu adalah memberikan rambu-rambu pencegahan untuk memberi kepastian bagi pelaksana PBJ. Lalu mendorong keterlibatan aktif APIP - BPKP melakukan pengawalan dan pendampingan proses pelaksanaan PBJ dengan berkonsultasi kepada LKPP," ujar Firli.

Kedua, potensi korupsi filantropi/sumbangan pihak ketiga. Kerawanan pada pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan dan penyelewengan bantuan. Sebagai pencegahannya, KPK menerbitkan panduan Surat KPK Nomor B/1939/GAH.00/0 1-10/04/2020 tentang Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat. Ditujukan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian/lembaga/pemda.

Ketiga, potensi korupsi pada proses refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 untuk APBN dan APBD. Titik rawannya terletak pada alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggaran.

KPK melakukan upaya pencegahan dengan berkoordinasi, monitoring perencanaan refocusing/realokasi anggaran, dan memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga/pemda apabila menemukan ketidakwajaran penganggaran atau pengalokasian.

Keempat, potensi korupsi penyelenggaraan bantuan sosial (Social Safety Net) oleh pemerintah pusat dan daerah. KPK mengidentifikasi titik rawan pada pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasan.

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan KPK mendorong Kementerian/Lembaga/Pemda untuk menggunakan DTKS sebagai rujukan pendataan penerima Bansos dan mendorong keterbukaan data penerima Bansos serta membuka saluran pengaduan masyarakat. Ia mengingatkan pada penyelenggara negara agar tidak bermain-main dengan anggaran penanganan Covid-19 terutama dana bansos. Sebab pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 dapat diancam pidana mati. ‘’Kembali saya ingatkan, jangan pernah berfikir, coba-coba atau berani korupsi dana bansos. KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati," katanya. (syam/TN)