KPK Minta Pemerintah Tinjau Kembali Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

GTOPNEWS.COM - KPK menyoroti keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menilai menaikkan iuran BPJS di tengah pandemi Covid-19 tidak tepat dan tidak bijak. Maka pihaknya meminta pemerintah meninjau kembali kenaikan itu.

‘’Sebenarnya tata kelola yang cenderung inefisiensi dan tidak tepatlah yang menjadi akar masalah sehingga BPJS Kesehatan mengalami defisit,’’ kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta Selatyaan, Jumat (15/5/2020).

Ia mengatakan, dalam kajian tata kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019, akar masalah yang ditemukan adalah tata kelola yang cenderung inefisien. Bahkan tidak tepat sehingga mengakibatkan BPJS Kesehatan defisit.

Ghufron menilai menaikkan iuran BPJS bukan solusi untuk mengatasi permasalahan defisit BPJS Kesehatan. Menurutnya, harus ada perbaikan sistem tata kelola BPJS Kesehatan sebagaimana rekomendasi KPK.

Ditegaskan lagi, akar masalah defisit BPJS disebabkan permasalahan inefisiensi dan penyimpangan (fraud). Itu sebabnya kenaikan iuran BPJS tanpa dibarengi perbaikan tata kelola di dalamnya tidak akan menyelesaikan masalah.

Menaikkan iuran BPJS Kesehatan dinilai akan memupus tercapainya tujuan Jaminan Sosial sebagaimana UU No 40 Tahun 2004. Pasalnya kenaikan itu berlangsung di tengah ekonomi yang menurun.

‘’Hal ini tidak membantu masyarakat, justru sebaliknya membenani ekonomi rakyat di tengah pandemi Covid-19,’’ ujar Ghufron.

Dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun dipastikan akan menurunkan tingkat kepesertaan seluruh rakyat dalam BPJS.

Menurut KPK jika rekomendasinya dilaksanakan, tidak diperlukan menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang membebani masyarakat mengingat situasi sulit saat ini. Justru akan menimbulkan potensi buruk di masa depan. (syam/TN)