KPK Minta Instansi Pemerintah Transparan Kelola Dana Bantuan Bencana Covid-19

GTOPNEWS.COM -   KPK meminta setiap institusi pemerintah transparan dalam mengelola sumbangan dan bantuan yang diterima terkait penanggulangan bencana Covid-19.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, instansi pemerintah dapat memanfaatkan situs resmi mereka untuk mempublikasikan penerimaan dan penggunaan bantuan yang diterima kepada masyarakat.

"Melalui situs itu, instansi pemerintah disarankan melakukan memutakhirkan data setiap hari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah," kata Firli dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2020).

Saran itu sudah disampaikan pihaknya kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional dan daerah serta pimpinan instansi lainnya.

Firli mengatakan, surat itu menjawab keraguan sejumlah instansi yang khawatir dengan potensi gratifikasi atas penerimaan sumbangan dari masyarakat tersebut. "Sumbangan bantuan bencana dalam berbagai bentuk sepanjang ditujukan kepada kementerian, lembaga, pemda maupun institusi pemerintah lainnya bukan termasuk gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi," ujar Firli. Dengan itu, sumbangan tersebut dapat diterima dan tidak perlu dilaporkan kepada KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Namun demikian, lembaga atau institusi pemerintah sebagai penerima sumbangan perlu memastikan bahwa tujuan pemberian sumbangan adalah ditujukan kepada lembaga atau institusi, dan bukan kepada individu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ia mengingatkan, sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengumpulan dan penyaluran sumbangan terkait pandemik Covid-19 dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar penggunaannya tepat guna dan tepat sasaran. (syam/TN)