Cegah Korupsi di PUPR, Pimpinan KPK Temui Menteri Basuki Hadimuljono

GTOPNEWS.COM – Giliran Kementerian PUPR disambangi Pimpinan KPK di Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2020). Mereka bertemu Menteri Basuki Hadimuljono membahas strategi pencegahan korupsi dalam sektor pembangunan infrastruktur. 

Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Lili Pintauli dan Nurul Ghufron.

Firli mengatakan kunjungannya dalam rangka berkoordinasi terkait upaya-upaya pencegahan korupsi di Kementerian PUPR. Sebab tahun 2020 ini, Kementerian itu, mengelola dana sekitar Rp 120 triliun dari APBN. 

Menurutnya, Kementerian PUPR salah satu gerbang kementerian yang membidangi pembangunan infrastuktur. Tahun 2020 cukup banyak pekerjaan yang dikerjakan dengan dana APBN Rp 120 triliun.

"KPK berkepentingan melakukan upaya-upaya pencegahan supaya tidak terjadi korupsi," ujarnya.

Firli mengungkapkan sebelumnya KPK sudah mengunjungi Kementerian BUMN. Menurutnya, dua kementerian (PUPR dan BUMN-red) tersebut merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang harus terus dikawal.

"Dua kementerian ini adalah leading sektor untuk pembangunan nasional. Sehingga kita yakin dan kita harus kawal, artinya adalah tidak boleh terjadi korupsi, " ujarnya.

Kementerian PUPR memiliki 9 strategi dalam upaya pencegahaan korupsi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, melakukan pemisahan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dibawahi oleh dirjen khusus.

"Pertama memisahkan mekanisme pengadaan barang dan jasa menjadi satu entitas sendiri. Ya balai sendiri, di bawah dirjen sendiri. Bukan di bawah dirjen implementing, bina marga, SDA, cipta karya. Mereka sudah tidak melakukan tender lagi. Tapi dipisah dengan dirjen lain, mereka hanya melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengadaan barang nya ada di tempat lain," kata Basuki

Kedua Kementerian PUPR akan membuat Balai Balai Cipta Karya. Selanjutnya, memperbaiki mekanisme penentuan harga perkiraan sendiri (HPS). Basuki akan mendorong pengadaan barang jasa melalui melalui e-katalog. Pihaknya juga berencana membentuk direktorat kepatuhan.

"Kita membentuk satu direktorat kepatuhan internal. Itu nanti akan bertanggungjawab juga untuk mengawasi lagi di unor selain Itjen nya," ujarnya.

Basuki kemudian menyampaikan akan ada inspektorat investigasi yang akan berkoordinasi dengan KPK. Tak hanya itu, dia juga akan megusulkan remunerisasi untuk pegawai PU yang bekerja dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

Pihaknya mengusulkan remunerasi  untuk pegawai PU khususnya yang melakukan pengadaan barang dan jasa. Sekarang ini baru insentif yg disetuji terlalu kecil. Hal itu dilaporkan juga ke KPK. Dan KPK mendukung untuk bisa diproses kembali untuk dimintakan persetujuan Menteri Keuangan. (syam/TN)