DPRD Grobogan Sorot Pelayanan PDAM Makin Memburuk

GROBOGAN (TopNews.Com)  – PDAM Purwodadi, Grobogan (Jateng), kembali jadi bahan sorotan. Kali ini sorotan tajam itu datang dari wakil rakyat di daerah tersebut. Sebab tingkat pelayanannya dinilai semakin memburuk. Anggota Fraksi PKB Nur Ali Rosidi mengatakan, tahun anggaran 2018, perusahaan daerah ini mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar Rp 7,4 miliar untuk membangun 1 unit lagi Instalasi Pengolahan Air (IPA).

Sebelumnya sudah terbangun IPA yang mampu mengolah bahan baku dari air Waduk Kedungombo 150 liter/detik. Namun hal itu dianggap belum cukup, maka PDAM tahun 2018 mengusulkan ke bupati untuk mengalokasikan penyertaan modal Rp 7,4 miliar untuk membangun IPA baru.

‘’Tak ada artinya IPA dibangun kalau masyarakat, khususnya pelanggan masih kesulitan mendapatkan air bersih,’’ kata anggota PKB DPRD Grobogan Nur Ali Rosidi.

Ia mengatakan hal itu ketika menyampaikan pandangan umum fraksinya menanggapi raperda penyertaan modal tahun anggaran 2020 untuk BUMD, penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, dan perkreditan rakyat Bank Purwa Artha jadi perseroan terbatas.

Ali Rosidi mengatakan, PDAM Purwa Tirta Dharma tahun anggaran 2020 diusulkan bupati mendapatkan bantuan penyertaan modal dari APBD sebesar Rp 9 miliar.  Uang itu akan digunakan untuk peningkatan cakupan layanan air minum melalui program sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, revitalisasi pompa, pengadaan water meter, perpipaan dan aksesoris. 

Padahal kata Ali, sambungan rumah tangga bagi masyarakat berpenghasilan rendah sudah dibangun beberapa tahun lalu di daerah pinggiran Kota Purwodadi. Bahkan sambungan rumah itu, kini banyak yang mangkrak akibat air dari IPA Sambak Danyang tak dapat didistribusikan ke sambungan rumah tersebut.

‘’Sejak dibangun tahun 2014-2016, sambungan rumah tangga berpenghasilan rendah itu, tak pernah berfungsi dengan baik,’’ ujarnya. Menurutnya, manajemen PDAM masih buruk.Terbukti IPA hasil penyertaan modal 2018 tak difungsikan optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Malahan kemarau ini masyarakat (pelanggan-red) di Kota Purwodadi resah akibat air PDAM tak terdistribusikan dengan lancar.

‘’Airnya sering macet. Bila mengalir kerap kali kotor. Kualitas airnya jelek, bercampur lumpur. Padahal IPA itu salah satu fungsinya menyaring lumpur yang terbawa dari bahan baku,’’ kata Ali.

Hal senada diungkapkan anggota FPDIP Lusi Indah Artani, anggota FPP Budi Kristiyono, anggota Fraksi Gerindra Farida. Mereka mengatakan, tidak tepat bila PDAM mengajukan penyertaan modal tahun 2020 sebesar Rp 9 juta untuk membangun sambungan rumah tangga kurang mampu. Padahal sambungan itu telah dibangun pemerintah dalam jumlah ribuan sejak 2014-2016.

Diperoleh keterangan, saat itu, PDAM merekrut tenaga kerja dalam jumlah besar untuk pelayanan sambungan tersebut. Perekrutannya tidak gratis alias bayar Rp 50 juta-Rp 100 juta. Kasusnya sempat dilaporkan LSM Peduli Grobogan ke kejaksaan. Namun  entah karena apa kasusnya tidak jalan. 

Akibat perekrutan tenaga kerja dalam jumlah besar itu, PDAM tahun 2017 dinyatakan BPK tidak sehat. Sebab antara pendapatan dan operasional tidak imbang. Bahkan lebih besar operasionalnya. Sampai-sampai pihak perusahaan tak mampu membayar gaji pegawainya. (syam/TN)