Istana Tegaskan Imam Nahrowi Otomatis Mundur dari Menpora

 GTOPNEWS.COM - Menpora Imam Nahrowi telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap hibah KONI tahun anggaran 2018. Istana Kepresidenan mengatakan, penetapan Menpora sebagai tersangka membuktikan bahwa Presiden Jokowi tidak mengintervensi KPK.

"Artinya, ya pertama ini sebagai bukti bahwa pemerintah atau Bapak Presiden tidak mengintervensi kerja-kerja yang dilakukan KPK, itu satu," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin di Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Ngabalin memastikan tidak ada satu orang yang bisa mengintervensi penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka. 

"Tidak ada satu orang pun yang bisa melalukan intervensi sehingga publik memberikan kepercayaan kepada KPK atas perintah undang-undang, tinggal nanti kita lihat kayak apa prosesnya," ujarnya. 

Sebelumnya, Ngabalin mengatakan secara otomatis Imam mundur dari posisinya sebagai Menpora. Begitu menjadi tersangka, menteri harus mundur dari jabatannya.
"Iya ada yurisprudensi paling tidak itu secara otomatis," kata Ngabalin.
Ia mengatakan, diminta atau tidak, secara otomatis mundur dari Menpora. Jadi diminta atau tidak diminta sudah otomatis harus mundur.
Ditanya kemungkinan reshuffle kabinet atas penetapan Imam sebagai tersangka, Ngabalin tak memberi penjelasan. Ia hanya mengatakan reshuffle kabinet hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
"Kalau (reshufle) tentu menjadi hak prerogatif presiden seperti apa nanti tentu Bapak Presiden yang memiliki kewenangan terkait dengan penetapan tersangka Pak Imam Nahrawi. Kewenangan ini menjadi hak prerogatif presiden, kita belum tahu," ucapnya.

Wakil Ketua KPK  Alexander Marwata dalam jumpa pers memaparkan penerimaan duit Menpora.  Imam melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum, menerima uang Rp 14,7 miliar. Imam Nahrowi juga diduga meminta Rp 11,8 miliar dalam rentang 2016-2018.
Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar.
Uang itu diduga merupakan commitment fee atas pengurusan hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora pada 2018. Penerimaan juga diduga terkait dengan Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam. (syam/TN)