KPK: BLBI Kasus Korupsi Besar

GTOPNEWS.COM – Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, bahwa KPK mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memvonis lepas Syafruddin Arsyad Temenggung terkait kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tapi KPK menegaskan kasus itu ranah pidana.
"KPK setuju dengan putusan pengadilan yang mengatakan perbuatan terdakwa terbukti. Tapi KPK berbeda pendapat tentang apakah ini berada pada ranah pidana, perdata atau administrasi negara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam diskusi di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019).
Febri mengatakan, berdasarkan fakta persidangan, diketahui ada penyimpangan yang dilakukan Syafruddin saat menjabat Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). 

"Setidaknya ada 9 bukti dari fakta-fakta persidangan bahwa ada kesengajaan di sini. Ada means rea di balik penerbitan SKL tersebut, sehingga harusnya ada pendalaman tindak pidana korupsi," ujarnya. 

Menurut Febri,  KPK meyakini putusan kasasi MA tidak boleh menghilangkan harapan kita untuk mengembalikan Rp 4,58 triliun. Uang  itu harus kembali ke negara karena merupakan hak negara dan hak kita semua untuk bisa mendapatkan kembali kerugian besar tersebut.
Pengacara Syafruddin, Hasbullah menyanggah pernyataan Febri. Ia mengatakan,  SKL yang diterbitkan Syafruddin terkait BLBI sudah sesuai aturan.
"Perbuatan Pak Syafruddin dalam rangka mengeluarkan SKL itu didasari dari peraturan perundangan," kata Hasbullah.
Dikatakan, secara jelas dalam audit BPK tahun 2006, bahwa BPK berpendapat SKL telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang transparan.
Menurut dia, kliennya sudah melakukan tindakan yang bermanfaat bagi negara. Dia menilai kebijakan Syafruddin membuat Indonesia keluar dari krisis.
"Jadi bayangkan Pak Syafruddin ini telah melakukan tindakan sebagai kepala BPPN telah menyelesaikan dan berhasil meningkatkan dan berhasil mengeluarkan Indonesia dari keadaan krisis menjadi tidak krisis," katanya. (syam/TN)