KPK Periksa Sejumlah Pejabat PUPR Terkait Kasus Suap Pembangunan Proyek Air Minum

GTOPNEWS.COM – KPK memanggil sejumlah pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR terkait kasus suap sistem penyediaaan air minum (SPAM). Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dari tersangka Anggiat Partunggul Nahot Simaremare. Mereka adalah Kasatker PSPAM Sulawesi Tengah Sultan Ahmad, Kasatker PSPAM Sumatera Utara Popi Pradianti Hastuty, PPK SPAM Strategis Juliana Lestari dan mantan PPK SPAM Strategis Henny Wardhani Simarmata. "Mereka diperiksa sebagai saksi untuk Anggiat Portunggul Nahot Simaremare," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

KPK juga memanggil sejumlah PNS Kementerian PUPR untuk diperiksa sebagai saksi dari tersangka Teuku Moch Nazar. Mereka ialah Ferry, Aryananda Sihombing dan Makhrudin. Anggiat dan Nazar merupakan dua dari delapan tersangka yang ditetapkan KPK. Masing-masing dari mereka menjabat Kepala Satker SPAM Strategis/PPK SPAM Lampung dan Kepala Satker SPAM Darurat. Keduanya ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap bersama Meina Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba-1. Keempat orang itu diduga menerima suap dengan besaran bervariasi dari Dirut PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT TSP Irene Irma dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Mereka ini ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap.

KPK menduga suap itu agar PT WKE dan PT TSP dimenangkan dalam lelang proyek. Hasilnya kedua perusahaan tersebut memenangi 12 paket proyek SPAM dengan nilai total Rp 429 miliar.

Namun dalam proses penyidikan, KPK menemukan indikasi suap terjadi pada 20 proyek SPAM. KPK telah menerima pengembalian uang dari 16 orang PPK proyek SPAM berjumlah Rp 4,7 miliar. (syam/TN)