Lima Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Diklarifikasi Soal Dana Pelesiran ke Thailand

GTOPNEWS.COM  - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jabar. Kelimanya mengaku dicecar soal rencana detail tata ruang (RDTR) hingga dugaan pembiayaan pelesiran ke Thailand dari hasil suap Meikarta. "Jadi begini. Pertanyaan penyidik variatif. Ada yang didalami terkait posisi kita (anggota DPRD itu-red) di Pansus RDTR. Tentu saja terkait dengan pengetahuan dan perannya dalam proses perubahan aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). "Ada juga yang diklarifikasi soal perjalanan ke Thailand," ujarnya.

Lima anggota DPRD itu, adalah Abdul Rosid Sargan, Sarim Saepuddin, Haryanto, Suganda Abdul Malik, dan Nyumarno. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin. Kasus ini menjerat 9 orang sebagai tersangka. Dalam penyidikannya, KPK menemukan dugaan pembiayaan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan keluarganya ke luar negeri. Pembiayaan itu diduga terkait proses perizinan Meikarta. KPK menduga ada upaya merevisi perda yang terkait dengan proyek Meikarta. Hingga saat ini, ada Rp 180 juta yang telah diterima KPK dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

DPRD Kabupaten Bekasi juga disebut-sebut dalam dakwaan  Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi sebagai salah satu pihak yang menerima uang dari proyek Meikarta.
Uang itu diserahkan aryawan Lippo Cikarang kepada Kadis PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin. (syam/TN)