Kasus Suap Proyek Meikarta, KPK Kantongi Data Plesiran Anggota DPRD Bekasi ke LN

GTOPNEWS.COM - KPK menemukan indikasi adanya dugaan aliran dana ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam kasus suap proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jabar. Kasus itu menjerat Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dana suap itu memang digunakan anggota DPRD Bekasi ke luar negeri. Dan KPK sudah mengantongi  catatan mengenai masalah tersebut.

"Untuk mendalami dugaan ada aliran dana wisata anggota DPRD itu bisa dilakukan melalui beberapa saksi. Dan kita juga sudah punya bukti catatan-catatan mengenai penyimpangan dana tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

KPK mengidentifikasi cukup banyak anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu, yang menerima aliran dana untuk ke luar negeri. Febri mengatakan para anggota DPRD tersebut mengajak keluarganya ke Thailand., KPK kini terus menelusuri aliran dana suap Meikarta ke anggota DPRD itu. KPK juga akan mendalami semua kegiatan anggota DPRD Bekasi selama di Thailand.

"Kami juga akan dalami apa saja yang dilakukan di sana," ujarnya. Dalam perkara ini, Neneng bersama sejumlah jajaran pejabat di Pemkab Bekasi diduga menerima suap. Uang haram itu diterima dari pejabat Lippo Group Billy Sindoro cs.

Dalam surat dakwaan Billy, Neneng Hassanah disebut menerima suap Rp 10.830.000.000 dan SGD 90 ribu. Selain itu, ada sejumlah pemberian lain kepada jajaran kepala dinas di Kabupaten Bekasi. (syam/TN)