Ditahan KPK, Kementerian PUPR Copot Kepala Satker SPAM & Tanggap Darurat Permukiman

GTOPNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan delapan tersangka kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Kedelapan tersangka itu ditahan untuk 20 hari pertama di rutan yang berbeda.
Terkait dengan hal itu, Kementerian PUPR langsung akan pejabat Satuan Kerja (Satker) SPAM Strategis dan Satker Tanggap Darurat Permukiman di Ditjen Cipta Karya. Sebab mereka sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap proyek-proyek SPAM dan sarana tanggap darurat bencana tahun anggaran 2017 dan 2018.
"Kementerian PUPR telah menonaktifkan dua pejabat itu, dan diganti untuk memastikan penyelesaian tugas-tugas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di bidang air minum,’’ kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja dalam keterangan tertulis, Senin (31/1/2018).

Penggantian itu untuk memastikan penanganan kondisi darurat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kementerian juga akan melakukan pengkajian terhadap pemutusan kontrak pekerjaan dengan penyedia jasa (kontraktor) terkait penyuapan itu, sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Kementerian PUPR akan mempertimbangkan memberikan pendampingan hukum kepada oknum pegawai terkait selama berlangsungnya proses hukum.
"Kementerian PUPR menjadikan peristiwa OTT itu, sebagai momentum untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang lebih tertib, profesional, transparan dan akuntabel,’’ ujar Endra.

Selain itu katanya, pengawasan akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan pekerjaan secara internal maupun eksternal tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari.

Seperti dijelaskan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam belanja infrastruktur setiap tahunnya, Kementerian PUPR melaksanakan 10.000 hingga 11.000 paket pekerjaan, baik konstruksi maupun konsultansi. Pelaksanaan lelang paket tersebut berada di bawah tanggung jawab 1.165 satker dan 2.904 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh 888 Kelompok Kerja (Pokja) dengan jumlah anggota 2.483 orang.
Saat ini Kementerian menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK atas empat oknum pegawai pada kedua Satker tersebut dan Kementerian PUPR akan bersikap kooperatif untuk membantu memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan KPK. Hal ini dalam rangka mengidentifikasi status, proses dan progres kegiatan proyek SPAM Umbulan-3 Pasuruan, Toba 1, Lampung, Katulampa, dan Palu, Sigi dan Donggala. (syam/TN)