KPK Periksa 11 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan Proyek Pembangunan Meikarta

TOPNEWS.COM – Giliran 11 saksi kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan properti Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jabar, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (24/10/2018).

Mereka adalah, Satriyadi (swasta), Kepala Departemen Land Acquisition Perijinan Edi Dwi Soesianto, PNS Dinas Damkar Bekasi Gilang Yudha B, 4 PNS Dinas DPMPTSP Bekasi Entin,  Karnahadijat, Sukmawatty dan Kasimin, Kabid Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahanan Andi

Kemudian Kadinas Perhubungan Suhup, Kadinas PUPR Pemprov Jawa Barat HM Guntoro, PNS Kabid Penyuluhan dan Pencegahan Dinas Damkar Asep Buchori, dan Honorer Dinas Damkar Pemkab Bekasi Dini Bashirotun Nisa.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (24/10/2018).

Sebelumnya KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait  izin proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi., KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludi, Kepala Dinas Damkar Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Kemudian Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan. (syam/TN)