Suap Lampung Selatan, KPK Geledah Rumah Kadinas PUPR, Kontraktor CV 9 Naga & Wabup

TOPNEWS -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengadakan penggeledahan di Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Minggu (29/7/2018). Kali ini  menggeledah enam lokasi di Bandar Lampung dan Lampung Selatan.

Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan suap proyek-proyek pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) yang menjerat Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

Dalam kasus itu, KPK juga menyeret Kepala Dinas PUPR Anjas Asmara, Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung Selatan Agus Bhakti Nugroho dan Direktur CV Sembilan Naga Gilang Ramadhan sebagai tersangka.

Penyidik KPK menggeledah rumah pribadi dari tiga tersangka dalam kasus itu. Di antaranya kediaman Anggota DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho di Jalan Dr Harun II, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung.

Kemudian kediaman Kepala Dinas PU Lampung Selatan, Anjar Asmara di Jalan Maulana Yusuf, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.

Dan konytraktor CV Sembilan Naga Gilang Ramadhan di Jalan Sagitarius, Rajabasa, Bandar Lampung.

Selain itu, penyidik KPK juga menggeledah tiga lokasi lain yaitu kediaman Wakil Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto di Jalan Endro Suratmin Dusun I A Tanjung Bintang Lampung Selatan.

Kantor PT Sembilan Naga Emas di Jalan Kepayang Bandar Lampung, dan Syahroni di Jalan Pramuka Gang Kartika Nomor 24B LK1, Rajabasa.

Juru Bicara (KPK) Febri Diansyah mengatakan, sejauh ini penyidik KPK telah mengamankan sejumlah dokumen terkait anggaran dan proyek, serta catatan keuangan terkait perkara yang kini tengah disidik.

"Berikutnya KPK akan mempelajari bukti-bukti itu, untuk kepentingan penyidikan," kata Febri di Jakarta, Minggu (29/7/2018).

Ia mengatakan penggeledahan itu dari siang hingga malam. Sehari sebelumnya, Sabtu (28/7/2018) KPK juga menggeledah lima lokasi yakni Kantor Bupati, sebuah rumah di Desa Kedaton Kalianda,Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, Kantor DPRD Kabupaten Lampung Selatan, dan Kantor Dinas Pendidikan.

Dalam penggeledahan, Sabtu (28/7/2018) KPK mengamankan dokumen terkait anggaran dan proyek pengadaan barang/jasa. (syam/TN)