30 Nasabah BRI Jadi Korban Skimming

 JAKARTA (TopNews) - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (BRI) tengah mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan duplikasi kartu debit melalui skimming. Di antaranya dengan memasang teknologi terbaru anti skimming di ATM BRI, selain dalam bentuk manual, yaitu patroli rutin.

‘’Kita akan terus mencegah dengan  teknologi mutakhir,’’ kata Direktur Utama BRI Suprajarto di Jakarta, Kamis (22/3/2018). Ia mengatakan, sekarang teknologi BRI mampu men-detect, meng-capture anomali-anomali dalam transaksi. Yang seperti  itu, sudah langsung diblok.

BRI juga bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk pengamanan dan antisipasi menjadi lebih baik. Jika ada jaringan internasional, Bareskrim dipastikan akan kerja sama dengan Interpol.

Terkait dengan jumlah korban dikatakan, bahwa semua uang nasabah yang menjadi korban skimming sudah diganti oleh BRI. Total uang yang sudah dikeluarkan BRI sebesar Rp 150 juta. Termasuk di antaranya di Kediri  (Jatim), Purwodadi (Jateng) dan daerah lain.

"Semua nasabah yang terbukti terkena skimming sudah kita ganti. Ada sekitar 30 nasabah yang jadi korban. Paling besar memang di Kediri, yang lain kecil-kecil," ujarnya.

Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri Tbk Ahmad Siddik Badruddin mengatakan bahwa kasus duplikasi kartu (skimming) anjungan tunai mandiri (ATM) nasabah bank bisa teratasi sepenuhnya bila seluruh perbankan telah memakai kartu chip (chip card) sebagai pengganti kartu kredit.

"Skimming fraud baru bisa dieliminasi 100 persen kalau semua bank di Indonesia sudah mengganti debit dan credit card-nya dengan chip card, dan juga semua ATM dan EDC machine-nya sudah di-rework pada program untuk accept chip card," jelas dia.

Berdasarkan regulasi dan kesepakatan dengan Bank Indonesia (BI), pada akhir 2021 nanti semua bank di Indonesia harus sudah siap dengan kartu chip. ATM dan mesin EDC juga diwajibkan siap menerima holy chip card.

Dia menjelaskan, tindak skimming masih akan terus dapat terjadi dari waktu ke waktu di hampir semua bank yang memiliki ATM sebelum kebijakan itu berlaku. (syam/TN)