Kronologi Penangkapan Bupati Lampung Tengah

JAKARTA (TopNews) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 19 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Tengah. Dari sejumlah orang yang ditangkap itu, satu di antaranya adalah Bupati Lampung tengah Mustafa. Ia ditangkap di Bandara Lampung beberapa jam setelah penangkapan terhadap sejumlah orang tersebut.
Mereka adalah pegawai Pemkab Lampung Tengah, anggota DPRD Lampung Tengah, sopir dan unsur swasta. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/2/2018) mengatakan, penangkapan itu berdasar laporan masyarat. Berikut kronologinya: Rabu (14/2/2018) di Lampung pukul 14.00 WIB: Tim KPK mengamankan A (swasta) di sebuah restoran di Lampung Tengah, pukul 15.00 WIB SNW (PNS) diamankan dari kediamannya di Lampung Tengah. Di tempat ini tim mengamankan uang Rp 160 juta dari tangan SNW. Kemudian pukul 17.00 WIB giliran S (Sekwan DPRD) ditangkap di Bandara Lampung dan pukul 18.00 WIB  ADK (swasta) ditangkap di rumahnya.
Di mobil ADK Honda CRV diamankan uang sebesar Rp 1 miliar. Tim juga mengamankan R bersama rekannya S di jalan dalam perjalanannya ke Bandar Lampung dari Lampung Tengah. Pukul 19.00 WIB, KPK mengamankan N (kontraktor) di rumahnya di Lampung Tengah. Kemudian pukul 22.00 WIB  Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalia Sinaga ditangkap di rumahnya Lampung Tengah.
Bersama 8 orang itu, tim mengamankan 2 sopir. Mereka dibawa ke Mapolda Lampung untuk diperiksa.
Pada hari yang sama di Jakarta, Rabu (14/2/2018) pukul 19.00 WIB sebanyak 5 orang yaitu TR (Kadis Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman), AAN (PNS), ADR (Kabid PUPR Kabupaten Lamteng), I (Staf PU), dan K (PNS) ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Pusat.
Tim yang lain di hotel berbeda menangkap 3 orang yang lain yaitu  Za, RR, dan IK (ketiganya Anggota DPRD Lamteng. Sehari kemudian, Kamis (15/2/2018) di Lampung KPK mengamankan ajudan Bupati Lampung Tengah di Bandar Lampung pukul 17.00 WIB. Satu jam kemudian, tepatnya pukul 18.20 WIB Bupati Lampung Tengah Mustafa ditangkap di Bandar Lampung.
Laode mengatakan, uang Rp 1 miliar dan Rp 160 juta yang diamankan dalam OTT itu, merupakan uang suap yang dikumpulkan pejabat Pemkab Lampung Tengah untuk kemudian diberikan ke DPRD.
Tujuannya untuk memuluskan langkah Pemkab meminjam dana sebesar Rp 300 Miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sarana Multi Infrastruktur.
Pinjaman itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah. (syam/TN)