Wakil Ketua Komisi IV: Tolak Impor

JAKARTA (TopNews) - Komisi IV DPR RI secara tegas menolak upaya pemerintah mengimpor beras dari Vietnam dan Thailan 500.000 ton untuk kepentingan operasi pasar (OP). Operasi itu dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga beras di pasaran yang belakangan ini naik tinggi.
‘’Kami dengar impor itu akan ditangani Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI),’’ kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Michael Wattimena di Jakarta, kemarin.
Rencana pemerintah itu dianggap tidak tepat karena tidak ada keberpihakan terhadap petani. Bahkan justru merugikan petani karena impor tersebut dipastikan memicu harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani anjlok di bawah harga patokan pemerintah (HPP) Rp 3.700/kg.
Michael menolak impor beras dikarenakan dua minggu ke depan petani akan panen padi besar-besaran. "Sudah jelas dua minggu ke depan petani akan panen raya. Jangan sampai petani menjerit, dikarenakan pemerintah impor beras," ujarnya.
Ia menilai kebijakan impor beras untuk menstabilkan harga beras di pasaran itu, kurang tepat. Sebab bersamaan dengan datangnya panen raya.
Fraksinya (Partau Demokrat) akan terus mendesak agar pemerintah membatalkan impor beras itu. Pemerintah disarankan menstabilkan harga beras di pasaran melalui operasi pasar Bulog yang berkelanjutan, bukan mengambil keputusan mendadak dengan mengimpor beras tanpa peduli dampaknya.
Michael berharap satgas pangan di bawah kepolisian segera bergerak dan bekerja menyelidiki penyebab kenaikan harga beras. Menurutnya jangan sampai kenaikan harga beras akibat adanya permainan spekulan.
Dikatakan, impor beras itu merupakan ego sektoral dengan tidak mementingkan masukan dari sektor khususnya dari Kementerian Pertanian.
"Kami Komisi IV melihat tidak adanya keberpihakan satu lembaga dengan melalukan impor beras. Dan juga tidak ada singkronisasi atau koordinasi antara Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan. Harusnya pemerintah duduk bareng seperti menteri terkait yang berhubungan menangani perihal beras," ujarnya. (syam/TN)