Pembentukan Densus Tipikor Ditunda, Jaksa Agung: Masih Banyak Aspek Yang Harus Dikaji

JAKARTA  (TopNews) – Jaksa Agung M Prasetyo mengaku, sepakat dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunda pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri. Sebab menurutnya, masih banyak aspek yang perlu dikaji dalam rencana pembentukan Densus Tipikor itu.

"Ya kalau sudah diputuskan dikaji dan didalami payung hukumnya harus setuju dong," kata Prasetyo di Komplek Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Ia mengatakan,  memang pembentukan Densus Tipikor harus dikaji dari berbagai aspek. Di antaranya mulai dari landasan hukum (payung hukum), mekanisme kerja, rekrutmen personel Densus Tipikor dan lainnya.

"Ya mungkin masalah payung hukum, mengenai masalah mekanisme kerjanya, mengenai masalah rekrutmen personel semuanya harus dikaji lagi," jelasnya.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas bersama sejumlah menterinya membahas mengenai usulan detasemen khusus tindak pidana korupsi Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta., Selasa (24/10/2017)

Seusai ratas, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjelaskan bahwa hasilnya usulan tersebut ditunda.

"Kesimpulannya, usulan pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda," ujar Wiranto.

Ia mengatakan, alasan penundaan tersebut telah melalui berbagai pertimbangan yang mengemuka di dalam rapat terbatas itu, misalnya mengenai koordinasi anterlembaga terkait dan banyak lagi lainnya. (syam,/TN)