Keponakan Setnov Mangkir dari Panggilan KPK Tanpa Keterangan

JAKARTA (TopNews) – Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Ketua DPR  Setya Novanto (Setnov),  mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa keterangan jelas.
KPK sedianya mengadakan pemeriksaan terhadap Irwanto sebagai saksi kasus korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) hari, Jumat (13/10/2017).
Namun ditunggu-tunggu hingga Jumat petang, Irvanto tidak hadir. Tidak diketahui mengapa dia mangkir. Dalam hal ini KPK tidak memberikan keterangan karena tidak ada surat ijin atau kabar lain yang disampaikan pengacaranya ke KPK.
Satu saksi e-KTP lainnya dari pihak swasta, Yu Bang Tjhiu alias Mony, sama tak memenuhi panggilan KPK.
"Hingga Jumpatpetang penyidik belum memperoleh informasi terkait alasan ketidakhadiran keduanya," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati  di KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat petang.
Dengan begitu, hanya dua saksi kasus E-KTP yang memenuhi panggilan pada Jumat lalu itu. Mereka adalah Ruddy Indarto Raden, pensiunan Kepala Bagian Umum Setditjen Dukcapil Kemendagri. Dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Sugiharto, yang sudah divonis bersalah dalam perkara kasus korupsi e-KTP.
Semua saksi yang dipanggil hari ini diperiksa untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo. Irvan yang merupakan keponakan Novanto, adalah mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera.
Saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/4/2017), Irvan mengaku pernah bergabung dengan konsorsium pelaksana proyek pengadaan e-KTP.
Keikutsertaannya  dalam proyek e-KTP diawali undangan yang ia terima untuk berkumpul di Ruko Fatmawati. Ruko tersebut milik Vidi Gunawan, yang merupakan adik kandung pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Menurut Irvan, undangan untuk berkumpul di Ruko Fatmawati itu disampaikan salah satu pengusaha percetakan yang ia tidak ingat lagi namanya. Di ruko tersebut berkumpul sejumlah pengusaha di bidang percetakan.
Irvan mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas soal rencana pekerjaan berupa pengadaan KTP nasional. Ia pun berencana mengikuti pekerjaan tersebut.
Dalam prosesnya, menurut Irvan, ia dan beberapa perusahaan bersatu membentuk Konsorsium Murakabi dan mengikuti lelang proyek e-KTP yang diadakan Kementerian Dalam Negeri. (syam/TN)