Wali Kota Cilegon Tertangkap KPK, Mendagri Segera Benahi Inspektorat

JAKARTA (TopNews) – Mendagri Tjahyo Kumolo berkomitmen menata ulang kewenangan Inspektorat di daerah supaya bisa mengamankan perangkat daerah maupun perangkat wilayah dan pusat dari korupsi.  Hal itu sesuai saran KPK dan BPK mengenai efektifitas dan efisiensi pengawasan di daerah.  

‘’Nantinya Inspektorat di daerah bertanggungjawab kepada gubernur dan Inpektorat provinsi bertanggungjawab kepada Mendagri dan Inpektorat di tingkat kementerian bertanggungjawab kepada Presiden,’’ kata Mendagri Tjahyo Kumolo di Jakarta, Minggu (24/9/2017).

Ia mengatakan hal itu menanggapi ditangkapnya lagi seorang kepala daerah di Cilegon, Banten, akibat korupsi. Mendagri mengatakan, bahwa pihaknya akan bekerja lebih keras lagi dalam melakukan pencegahan korupsi di daerah-daerah. Ke depan, seluruh latihan kepemimpinan dan diklat sedang dibenahi dengan menambah 50 persen modul berisi substansi antikorupsi khususnya pencegahan sebagai bagian dari gerakan nasionsl revolusi mental.
"Korupsi sangat kompleks dan menjadi tanggung jawab kita semua dalam pencegahan maupun penanggulangan, termasuk sekolah, media, pengusaha, dan Parpol. Dan diri saya sendiri sebagai Mendagri," katanya.
Untuk menekan OTT terhadap kepala daerah, diminta peran semua pihak untuk memilih kepala daerah yang diusungnya dengan integritas dan komitmen antikorupsi yang kuat. Walau belum sepenuhnya, kata Tjahyo, namun upaya ke arah recruitment calon kepala daerah sudah mulai dilakukan dengan adanya psikotes dan sekolah-sekolah partai juga diklat calon kepala daerah di sejumlah partai.
"Saya berharap, OTT Wali Kota Cilegon ini yang terakhir. Prinsip, ayo kita kawal bersama untuk terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih sesuai Nawa Cita ke dua. Kemendagri meminta semua kepala daerah untuk berkomitmen melaksanakan sumpah dan janjinya saat dilantik sebagai kepala daerah secara konsisten," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK kembali menangkap pejabat penyelenggara negara akibat korupsi. Adalah Wali Kota Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi yang ditangkap KPK melalui OTT terkait suap Rp 1,5 miliar untuk izin amdal pembangunan Transmart di kawasan industri Cilegon
Atas penangkapan itu Mendagri Tjahyo menyatakan kekecewaannya, dan prihatin sekali. Namun hal itu akan digunakan untuk memacu

 kerja pengawasan dan pembinaan yang lebih keras lagi terhadap kepala daerah dan perangkatnya.
Tjahjo mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diperbaiki demi mencegah kepala daerah main mata dengan para pengusaha. Di antaranya, pembenahan sistem, penerapan e- goverment didukung dengan transparansi, mulai dari e-planning, e-budgeting, e-Procurement, e-permit (perizinan) dan sebagainya.
Begitu juga dengan mengurangi pilkada biaya tinggi, penguatan kelembagaan Inspektorat daerah dan sebagainya. Selanjutnya reorientasi perilaku kepemimpinan kepala daerah seperti komitmen dalam bentuk pakta integritas, berbagai teguran dan supervisi KPK, hingga sanksi yang lebih tegas.

"Membangun budaya organisasi, walau tetap berpegang pada azas praduga tidak bersalah sampai keputusan hukum tetap. Inisiasi gerakan antikorupsi dengan menanamkan nilai-nilai malu, revitalisasi pengawasan melekat di birokrasi hingga sanksi yang lebih tegas," kata Mendagri Tjahjo Kumolo. (syam/TN)