Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Penuhi Panggilan KPK Soal Kasus e-KTP

JAKARTA (Top News) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa (5/9/2017)  memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ganjar dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP.
Gubernur Ganjar itu diperiksa untuk tersangka Ketua DPR Setya Novanto. Dia tiba di Gedung KPK sekitar pukul 13.07 WIB mengenakan kemeja coklat langsung menuju ruang tunggu tamu.

Ketika diminta komentarnya mengenai kesaksiannya kali ini, Ganjar enggan berkomentar. Lebih-lebih mengenai pemeriksaannya untuk Setya Novanto. Namun ia menyatakan akan menjawab semua pertanyaan dari penyidik KPK.
"Nanti saja ya, tergantung pertanyaan penyidik," kata Ganjar sebelum pemeriksaan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Sebelumnya, KPK memanggil 7 orang saksi dalam kasus korupsi proyek e-KTP pada hari ini. Mereka rencananya akan diperiksa terkait tersangka Ketua DPR Setya Novanto.
"Iya Gubernur Ganjar dan kawan-kawan itu dipanggil sebagai saksi dari tersangka Setya Novanto," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada awak media.
Tujuh orang saksi itu yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, karyawan swasta Made Oka Masagung dan Steven Tirtawidjaja. Saksi lain, anggota DPR Arif Wibowo, ibu rumah tangga Ratna Sari Lubis, swasta Santoso Kartono dan wiraswasta Karna Brata Lesmana. Dari tujuh saksi tersebut yang hadir baru Ganjar dan Arif Wibowo.
Dalam kasus ini, Arif Wibowo disebut menerima uang USD 108.000 dan Ganjar Pranowo menerima uang USD 520.000. Namun keduanya dalam pemeriksaan sebelumnya membantah menerima uang tersebut. Wiraswasta Karna Brata Lesmana juga disebut mengatur pemenang tender lelang proyek e-KTP.
Sementara itu, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka keempat dalam kasus e-KTP. Ia diduga berperan dalam proses perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa melalui tersangka lain Andi Agustinus dan Andi Narogong.
Saat proyek bergulir, Novanto menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Megaproyek pengadaan e-KTP disebut merugikan negara Rp 2,3 triliun dari total nilai proyek sekitar Rp 5,9 triliun. (syam/TN)