Tindak Tegas Pelaku Suap WTP

JAKARTA (Top News) - Menko Polhukam Wiranto menyatakan, bahwa pihaknya menyesalkan penangkapan dua orang auditor BPK dan dua orang pejabat Kemendes melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Mereka ditangkap terkait kasus dugaan suap pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).  

Ia meminta kejadian ini tidak kembali terulang kepada auditor BPK lainnya.  "Pertama kita sesalkan satu tugas yang sangat mulia diselewengkan, kedua kita serahkan pengusutan secara tuntas ke KPK agar memberikan efekj jera terhadap pemeriksa yang lain," kata Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Senin (29/5/2017).

Ia mengatakan hal itu di tengah-tengah acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) TA 2016 sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kemenko Polhukam di Auditorium Pusdiklat BPK, Jl Binawarga, Kalibata, Jakarta Selatan.

Wiranto meminta agar pemeriksaan auditor dalam laporan keuangan kementerian/lembaga tidak disalahgunakankan. "Artinya pemeriksaan ini kan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, cukup transparan, ini kita harap seperti itu," tuturnya. Menko Polhukam Wiranto mengatakan, oknum-oknum auditor yang meminta suap dari kementerian atau lembaga dalam pemeriksaan laporan keuangan harus ditindak tegas. Dirinya meminta hal itu supaya tidak menjalar ke petugas auditor BPK lainnya.

Dari OTT yang dilakukan KPK pada Jumat (26/5), diperoleh barang bukti uang Rp 40 juta dari ruangan kerja Auditor BPK Ali Sadli, serta uang USD 3.000 dan Rp 1,145 miliar yang diamankan dari ruangan Rochmadi (auditor utama BPK). Hingga kini KPK masih menyelidiki keterkaitan uang di ruangan Rochmadi dengan kasus tersebut.  (syam/TN)