KPK Soroti Penyaluran CPO Fund

 JAKARTA ( Top News ) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan menyoroti pemanfaatan pungutan ekspor sawit atau CPO Fund yang tidak sesuai dengan penempatannya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan hal itu terkait dugaan korupsi CPO Fund.
"Ada pemanfaatan yang belum cocok," kata Saut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (5/5).

Dia bersama pimpinan KPK yang lain di Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Jokowi. Ia menegaskan ketidakcocokan yang ditemukan adalah penggunaan biodiesel kepada pihak tertentu dan pungutan untuk replanting (penanaman kembali) yang belum berjalan.

Ia menyatakan lupa angka dugaan kerugian negara dalam sektor ini.
•   
"Hitungan eksportirnya besar juga. Tapi saya lupa angkanya," ucapnya.

Pagi tadi, keempat pimpinan KPK menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Meski demikian, Saut menyatakan, soal sawit ini tak dibahas dalam pertemuan singkat tadi.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Mei 2015.

Dengan Perpres itu, dibentuk lembaga Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) yang diketuai oleh Bayu Khrisnamurti. Namun Bayu mengundurkan diri pada Februari lalu dan digantikan oleh Dono Boestami.

Pungutan itu adalah US$50 per satu ton minyak sawit untuk kebutuhan ekspor. Pada pertengahan 2016, dana pungutan mencapai sekitar Rp5,6 triliun dan ditargetkan mencapai Rp10 triliun pada akhir 2017.

Kajian KPK tentang Pengelolaan Kelapa Sawit mencatat, sedikitnya 11 perusahaan yang memperoleh dana perkebunan tersebut untuk program biofuel periode Agustus 2015-April 2016.

Perusahaan itu adalah PT Wilmar Bionergi Indonesia; PT Wilmar Nabati Indonesia; Musim Mas, PT Eterindo Wahanatama; PT Anugerahinti Gemanusa; PT Darmex Biofuels; PT Pelita Agung Agrindustri; PT Primanusa Palma Energi; PT Ciliandra Perkasa; PT Cemerlang Energi Perkasa; dan PT Energi Baharu Lestari. (syam/TN)