Bidan CPNS Tak Perlu Takut

GROBOGAN (Top News) – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Grobogan (Jateng) Lely Astati mengatakan, 221 bidan yang lolos sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2017 tidak perlu takut dengan ancaman oknum. Sebab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sudah menjamin mereka bakal ditetapkan menjadi PNS.

 ‘’Mereka pasti menerima SK PNS, mereka tinggal menunggu jadwal prajabatan untuk jadi PNS. Jadi tak perlu takut SK PNS nya tak keluar,’’ kata Lely kepada Top News di kantornya Jalan Gajah Mada Purwodadi, Grobogan, Kamis (3/5) kemarin.

Ia mengatakan hal itu menanggapi adanya permintaan uang syukuran bidan pegawai tidak tetap (PTT) yang lolos seleksi CPNS Rp 50 juta/orang. Seperti diberitakan, sebanyak 221 bidan CPNS di Kabupaten Grobogan resah akibat dimintai uang syukuran oknum Dinas Pendidikan Pelatihan Kepegawaian Daerah (DPPKD), Asisten III Sekda dan DPRD. Mereka minta uang syukuran Rp 50 juta/orang. Namun para bidan CPNS itu keberatan, pasalnya tahun 2015 ketika masih berstatus pegawai tidak tetap (PTT) telah dimintai oknum Dinas Kesehatan (Dinkes) sebesar Rp 25 juta/orang.

Lely mengaku tidak mengetahui soal pungutan Rp 25 juta untuk setiap bidan pada tahun 2015. Sebab dia baru menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Februari 2017. Diperoleh keterangan, pungutan terhadap bidan PTT tahun 2015 itu terjadi di era kepemimpinan Dinkes Jauhari Angkasa. 

Ia mengatakan, bahwa pihaknya telah mengingatkan para bidan hati-hati terhadap oknum yang mengaku telah membantu meloloskan jadi CPNS. Lebih-lebih mereka minta sejumlah duwit dengan dalih uang syukuran.

‘’Saya telah berbicara kepada koordinator bidan itu untuk berhati- hati, dan jangan mau diminta uang syukuran, karena mereka itu hanya oknum yang mengatasnakan lembaga,’’ ujarnya.

Lely menyambut baik sikap Komisi A dan Komisi D DPRD yang telah memperjuangkan 16 bidan yang tidak lolos CPNS ke Kementeria PAN-RB di Jakarta. Meski sejumlah bidan itu dinyatakan tidak dapat jadi CPNS, namun telah ada upaya menjadikan mereka seperti PNS. Sebab dalam waktu dekat mereka akan diangkat Kementerian PAN-RB menjadi pegawai kontrak pemerintah, yang gajinya sama seperti PNS.

‘’DPRD telah membantu mereka maksimal. Jadi kalau ada suara miring terkait pungutan itu saya kok gak percaya,’’ katanya. Apakah mereka nantinya dapat pensiun seperti halnya PNS ? Dalam hal ini pihaknya mengaku belum mendapat informasi pasti mengenal hal itu dari Kementerian PAN-RB.  (As/syam/TN)