Mangkir Sidang Bakamla, KPK Ancam Jemput Paksa Politisi PDIP Ali Fahmi

JAKARTA ( Top News ) - Ali Fahmi dua kali mangkir dalam sidang perkara korupsi pengadaan satelit monitor di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan mencari tahu keberadaan politikus PDI Perjuangan itu.

"Ya untuk saksi Ali Fahmi kita sudah minta penetapan pada hakim dan kita secepatnya akan melakukan pencarian," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2017).

Febri mengatakan, keterangan Ali Fahmi sangat dibutuhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK untuk mengungkap dugaan korupsi itu. Menurut Febri, KPK memiliki kemungkinan menjemput paksa Ali Fahmi jika tetap tidak hadir dalam persidangan berikutnya.

"Jika sudah beberapa kali tidak hadir, maka sangat terbuka untuk dilakukan pemanggilan paksa," ujarnya. Selain Ali Fahmi, Jaksa KPK berencana memanggil kembali Kepala Bakamla Arie Soedewo dalam persidangan. Keterangan Arie Soedewo juga sangat dibutuhkan oleh penyidik KPK.

"Sedangkan untuk Kepala Bakamla kita sudah koordinasi dengan POM TNI. Pada intinya dia ada jadwal lain yang bersamaan dengan jadwal sidang. Kita pertimbangkan untuk panggil lagi karena keterangan dia sangat dibutuhkan,"  jelas Febri.

Nama Ali Fahmi muncul dalam dakwaan Fahmi Darmawansyah. Ali disebut sebagai pihak yang menawarkan Fahmi untuk bermain dalam proyek ini. Ali diduga meminta fee sebesar 15 persen.

Ali juga disebut menerima uang sebesar Rp 24 miliar dari Hardy Stefanus. Hardy merupakan anak buah terdakwa Fahmi Darmawansyah di PT Melati Technofo Indonesia.

Sementara, Arie Soedewo disebut-sebut meminta jatah 7,5 persen dari pengadaan satelit pemantau senilai Rp 400 miliar di Bakamla. Jatah 7,5 persen merupakan bagian fee 15 persen yang disepakati antara Fahmi dengan Ali. (syam/TN)