Bos Lippo Group Billy Sindoro Ditahan KPK Terkait Suap Proyek CBD Meikarta Cikarang

 TOPNEWS.COM - Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro akhirnya ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/10/2018). Dia ditahan setelah beberapa jam diperiksa di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. 

Billy merupakan tersangka suap terkait perizinan proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Billy keluar dari ruang pemeriksaan pukul 15.05 WIB dengan mengenakan pakaianoranya khas tahanan KPK. Dengan diapit pengawal tahanan,  adik Eddy Sindoro ini menolak berkomentar mengenai kasus yang menjeratnya. Billy hanya melempar senyum sembari bergegas menuju mobil tahanan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan,  Billy ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya. Ia ditahan untuk 20 hari pertama. 

Billy ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupatyi Bekasi Neneng Hasanah Yasin, dan tujuh orang lainnya. Mereka itu adalah pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group‎, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.
Lalu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati,  dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.

Mereka ditahan di sejumlah Rutan Cabang KPK di Jakarta. Sementara itu, tersangka Neneng Rahmi menyerahkan diri ke KPK, Selasa (16/10/2018) pukul 04.00 WIB. Hingga pukul 15.00 WIB, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi itu, dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin masih menjalani pemeriksaan.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, dalam kasus itu, Billy diduga memberikan uang sebesar Rp7 miliar kepada Bupati Neneng dan anak buahnya terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, unit usah Lippo Group. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan. Uang itu diberikan Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas. Lippo Group diduga menjanjikan pemberian fee pengurusan izin ini sebesar Rp13 miliar. (syam/TN)