PT Pertagas Akhirnya Tanam Pipa Gas Berukuran Besar di Jalan Milik Desa Mlilir

GROBOGAN (TopNews) – Dokumen-dokumen perjanjian antara PT Pertagas dengan warga Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jateng, setelah diteliti  tim terkait dinyatakan,  bahwa secara prosedural tidak ada yang dilanggar PT Pertagas dalam proyek penanaman pipa gas berukuran besar di desa itu.
Sekda Grobogan Moch. Sumarsono mengatakan, PT Pertagas sudah menyosialisasikan hal itu kepada warga yang tanahnya terkena proyek penanaman pipa gas. Berita acara (BA) dan pernyataan bermeterai mengenai pipa gas tidak berdampak negatif bagi masyarakat juga sudah ditandatangani kedua belah pihak.
Namun seorang warga bernama Mulyono belakangan protes tidak setuju dengan harga sewa lahan yang ditawarkan PT Pertagas Rp 15.000/meter/tahun.  Padahal hal itu sudah disetujui warga dan PT Pertagas.
Mulyono kini dinyatakan tidak memiliki hak untuk menghentikan proyek penanaman pipa gas di Desa Mlilir karena dia tidak memiliki  tanah di jalur pipa  yang saat ini akan dibangun.
‘’Dia memang punya tanah di jalur lama yang tidak jadi dipergunakan  untuk penanaman pipa gas karena warga tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan PT Pertagas,’’ kata Sekda Grobogan Moh. Sumarsono di Purwodadi, Senin (13/11/2017).
Ia mengatakan, kedua belah pihak, yakni warga Desa Mlilir yang lahannya terkena proyek penanaman pipa gas dan PT Pertagas, sudah dipertemukan pihaknya di Pemda Grobogan. Intinya PT Pertagas tetap melanjutkan proyeknya dengan menanam pipa gas di jalan milik desa dan membatalkan sewa lahan di pekarangan milik warga.
Menurut Sekda Sumarsono, pertemuan warga Mlilir dimulai tahun 2014 dan hal itu sudah berkali-kali dilakukan PT Pertagas. Kemudian pada pertemuan  23 Februari 2015 warga minta harga sewa Rp 27.000/meter/tahun. Pertagas menyampaikan harga sewa lahan Rp 15.000/meter/tahun sesuai keputusan direksi PTG. Namun warga menolak.
Pada pertemuan  19 Maret 2015 dihadiri Camat, Kapolsek dan Danramil, semua warga yang lahannya dilalui pipa gas menyatakan setuju  dengan harga sewa Rp 15.000/meter/tahun sesuai ketentauan PT Pertagas. Mereka minta segera dilakukan pengukuran dan identidikasi lahan.
Saat lahan diukur dan diidentifikasi, Mulyono tiba-tiba menyatakan tidak setuju dengan besaran sewa yang telah disepakati. Beberapa warga mengikuti Mulyono untuk mencabut kesepakatan. Warga itu antara lain Markibi, Kusnan, Kasmiati, Sumiati, Mujiati dan Marni. Mereka minta sewa lahan dihargai Rp 2,5 juta/meter/tahun.
Warga yang setuju kesepakatan awal dan tidak mencabut kesepakatan melanjutkan dengan menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan dan dilakukan pengikatan akta notaris.
Denga adanya penolakan warga itu, PT Pertagas mencari alternatif jalur pipa yaitu diutara rel KA atau di jalan desa atau alternatif lain. Setelah dilakukan suvey dan penelitian akhirnya  jalur pipa melalui jalan desa. Desa pun sudah mengadakan musyawarah dengan warga dan BPD serta tokoh masyarakat. Mereka mengizinkan jalur pipa gas ditanam di jalan desa.
Sebelum final 19 Agustrus 2015  diadakan pertemuan lagi dengan warga yang melakukan penolakan. Hasilnya, warga meminta  sewa sebesar Rp 20.000/meter/tahun. Tetapi PT Pertagas tidak sependapat.
Setelah pihak desa mengijinkan untuk jalur pipa melalui jalan desa akhirnya PT Pertagas memilih kerjasama dengan desa.
Dari sisi lingkungan, dinilai tidak  ada yang dilanggar UKL dari Kementerian LH. Penanaman pipa itu dinyatakan tidak berbahaya bagi masyarakat.  Meskipun sejumlah warga Desa Mlilir melakukan protes protes terhadap penanaman pipa gas itu, Jumat (3/11/2017).
Mereka bergejolak karena pipa berdiameter sekitar 70 sentimeter itu ditanam di tengah permukiman desa yang dikhawatirkan mengancam keselamatan warga.
Warga yang mayoritas ibu rumah tangga itu menggelar aksi unjuk rasa di lokasi proyek. Mereka memaksa pekerja yang mengoperasikan dua unit alat berat agar menghentikan aktivitasnya. (syam/TN)