DPRD Kurang Dukung Pencegahan Korupsi, Laode: Apa Susahnya Lapor LHKPN

JAKARTA (TopNews.Com) – Wakil Ketua Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, bahwa pejabat publik yang dianggap tidak mendukung upaya pencegahan pemberantasan korupsi hingga saat ini masih cukup banyak. Mereka adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan DPRD.

"Soal LHKPN, terus terang eksekutif itu, lumayan patuh. Tetapi kepatuhan DPRD sampe DPR pusat kurang dari 40 persen. Apa susahnya lapor LHKPN," kata Syarif di Hotel JS Luwansa, Jalan Rasuna Said, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018).

Ia mengatakan, selain DPRD dan DPR, hingga saat ini masih banyak gubernur yang tidak melaporkan gratifikasi ke KPK per tahunnya. Bahkan selama periode kepemimpinannya banyak yang tak melapor.

"Yang lain-lain apalagi.  Ada gubernur sampai satu tahun, bahkan satu periode kepemimpinannya nggak pernah melaporkan gratifikasi ke KPK, itu banyak," ujar Syarif.

Ia mengungkap pejabat publik yang sering melaporkan gratifikasi atau barang hadiah ke KPK adalah  Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Gratifikasi itu ada yang mau lapor dan ada yang tidak. Yang sering melapor  adalah presiden dan wakil presiden," kata Laode.

Namun Laode lebih memuji Abdurrahman Muhammad Bakri, seorang pegawai yang bekerja sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah.

Bakri adalah orang yang paling tinggi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.  Laode mengatakan, Bakri menyaingi Jokowi dan JK.

Siapa yang paling tinggi? Itu pegawai KUA, yang masuk di koran itu. Setiap kali terima barang yang bukan haknya pasti dilaporkan ke KPK. Mantan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tersebut bahkan mengatakan prestasi Bakri sulit disaingi oleh Gubernur yang ada di seluruh Indonesia. (syam/TN)