KPPU: Impor Beras Rugikan Petani Karena Harga Gabah Terancam Jatuh

JAKARTA (TopNews) - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan, bahwa impor beras 500.000 ton dari Vietnam dan Thailan yang akan dilakukan pemerintah dapat merugikan petani. Menurut Ketua KPPU M Syarkawi Raup, impor itu, merugikan petani karena dilakukan saat memasuki awal musim panen padi musim tanam (MT) 1 Oktober 2017-Maret 2018 (Okmar).
Ia menuturkan, petani memiliki pola tanam yang sudah berjalan bagus sejak puluhan tahun lalu, yaitu MT 1, MT 2 dan seterusnya. Panenannyapun di Jawa maupun luar Jawa dapat diprediksi berlangsung secara bersamaan, yaitu mulai Januari –Maret 2018. Dan diperkirakan puncak panen berlangsung Februari 2018.
Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, impor beras medium itu,  masuk pada saat awal panen raya atau panen besar di Indonesia, yaitu akhir Januari 2018. Maka dinilainya impor ini bisa membuat kerugian bagi petani
‘’Petani rugi karena harga gabah bisa turun di bawah harga patokan pemerintah (HPP)," kata Ketua KPPU M Syarkawi di Jakarta, Senin (15/1/2018).
Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bustanul Arifin mengatakan, pemerintah perlu waspada agar jangan sampai karena kebijakan impor ini harga gabah di petani menjadi anjlok.
Ia menilai, petani bisa saja tidak merugi dengan kebijakan impor yang akan dilakukan pemerintah akhir bulan ini. Namun apabila pemerintah memiliki tata kelola yang baik dalam impor beras sebanyak 500 ribu ton.
"Kalau dikelola dengan baik dan yang mengelola ahli manajemen stok, mungkin tidak perlu dikhawatirkan," kata Bustanul Arifin.
Selain itu, pemerintah dapat membantu petani dengan memberikan mesin pengolahan padi saat panen. Seperti, membantu pengeringan gabah saat panen dengan dikelola secara profesional.
Hal itu diyakini dapat menstabilkan stok dan harga beras, sekaligus membantu mensejahterakan petani.
“Coba secara serius membantu pengeringan dan dikelola secara profesional dan bisnis. Sehingga, banyak penggilingan padi kecil dapat banyak terima manfaatnya, dan petani tidak dirugikan," ujarnya. (syam/TN)