Sekda Jember Mirfano Jalani Pemeriksaan KPK di Surabaya

 

GTOPNEWS.COM -  Tim Penyelidik KPK kembali diluncurkan  ke Jember untuk melakukan pemeriksaan di Pemkab Jember, Jatim, terkait laporan korupsi, Selasa 13 Oktober 2020.

Mereka yang diperiksa adalah Sekda, dan pejabat eselon II yang menduduki jabatan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief  kepada awak media membenarkan hal itu. Ia mengatakan sesuai undangan, yang diperiksa KPK hari ini adalah Sekda Mirfano.

‘’Pemeriksaan tidak berlangsung di Jember, tapi di Surabaya. Tidak tahu di Polda, atau di tempat lain. Yang pasti tidak di Jember,’’ kata Muqif.

Saat ini Sekda Jember sedang cuti. Tapi undang pemeriksaan dari KPK sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Soal Pak Sekda datang memenuhi panggilan apa tidak, pihaknya mengaku tak mengetahui.

‘’Saya juga tidak mengetahui objek pemeriksaan maupun pejabat siapa saja yang bakal diperiksa,’’ katanya.

Sebelumnya KPK berulang kali terjun ke Jember menangani beragam perkara yang terjadi di Pemkab Jember.

Pebruari 2020, KPK melakukan penyelidikan tertutup terhadap proyek rumah tidak layak huni (RTLH) yang bersumber dari APBD 2019, Proyek itu ditangani Dinas Perumahan Rakyat dan Cipta Karya dengan anggaran Rp 47,7 miliar.

Saat itu penyelidik KPK sempat disandera oleh sekelompok warga karena dianggap mengintai kawasan Kecamatan Sukowono. Untung Polres Jember segera mengamankan para penyelidik KPK. Sehingga mereka aman dari sasaran massa.

Terkait dengan RTLH, Tim KPK sudah meminta keterangan Faisal, eks tim sukses Bupati Jember Faida. Bahkan Faisal sehari-hari sebagai sopir ambulan itu, sempat menjalani pemeriksaan di Jakarta, yakni di Kantor KPK di Jalan Kuningan Persada,  Jakarta Selatan.

Kemudian Juli 2020, KPK kembali memeriksa puluhan pejabat dan mantan pejabat Pemkab Jember di Mapolres. Pemeriksaan itu berlangsung hingga dua pekan.

Sasaran pemeriksaan tertuju pada proyek pengadaan pelampung nelayan dari Bagian Pembangunan senilai Rp14,8 miliar.

Berikutnya proyek milik Dinas Kesehatan berupa gedung empat lantai untuk poli rawat jalan yang berada di dalam RSD dr. Soebandi dengan dana Rp 11,6 miliar.

Termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berakibat predikat disclaimer juga jadi sasaran KPK. Misalnya terkait kelebihan insentif retribusi dan pajak daerah untuk Bupati dan Wakil Bupati, dana belanja hibah barang, anggaran bantuan sosial, kekurangan volume sejumlah proyek, sampai penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban keuangan. (syam/TN)