Basaria Panjaitan: Kepala Daerah Tak Perlu Takut OTT KPK jika Tak Korupsi

GTOPNEWS.COM – Kepala daerah tidak perlu takut membuat kebijakan di daerah masing-masing sepanjang sesuai aturan yang berlaku.

Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan terkait OTT Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Kartanegara di Pemkab yang dipimpinnya, Minggu – Senin (6-7/10/2019) dini hari.

Ia mengatakan, kepala daerah tidak perlu takut OTT KPK jika tidak melakukan korupsi. Atau istilahnya Pak Mendagri Tjahyo Kumolo tidak melanggar area rawan korupsi.

Area rawan korupsi itu adalah pengelolaan anggaran, proyek pengadaan barang/jasa, jual beli jabatan, perizinan, bantuan sosial dan lainnya.

Basaria mengatakan,  pihaknya tidak sembarangan menangkap kepala daerah maupun penyelenggara negara tanpa fakta yang kuat melalui OTT. Menurutnya, selama mereka komitmen menjadi penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, KPK akan terus mendukung.

"Karena itu pulalah, KPK akan terus melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah-daerah di seluruh Indonesia," ujarnya.

Basaria mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, satuan kerja perangkat daerah, inspektorat daerah, pihak rekanan pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan dan atau pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur, untuk menjalankan semua proses dengan cara-cara yang benar dan berintegritas.

"Praktik kotor seperti korupsi dalam pengadaan sudah dapat dipastikan akan merusak upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia," pesan Basaria.

Ia mengatakan, bahwa Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara merupakan kepala daerah ke-47 yang ditangkap tangan KPK, dan kepala daerah ke-119 yang ditangani KPK sampai saat.

Ia menyesali atas tertangkapnya kembali kepala daerah yang terlibat tindak pidana korupsi. Yaitu menangkap Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara di Pemkab yang dipimpinnya Minggu, 6 Oktober 2019.

Ia bersama 6 orang bawahannya dan swasta (kontraktor) ditangkap akibat transaksi proyek-proyek pengadaan barang/jasa di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Pemkab Lampung Utara.

Bupati Agung kini ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama dua Kadinas PUPR dan Kadinas Perdagangan dan dua orang kontraktor. Agung ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. (syam/TN)