KPK Minta Warga di Daerah Awasi APBD Melalui Program e-Budgeting

JAKARTA (TopNews)  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong keterlibatan warga dalam melakukan pengawasan terhadap APBD di daerah. Keterlibatan warga ini bisa dilakukan dengan melakukan pengawasan melalui e-budgeting.
Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan penggunaan e-budgeting di daerah merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran. Adanya e-budgeting membuat warga bisa secara langsung memantau penggunaan APBD yang digunakan pemerintah.
"Tingginya keterlibatan warga dalam melakukan pengawasan akan membuat APBD di daerah menjadi transparan dan terbuka. E-Budgeting ini memudahkan pengawasan penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah yang dialokasikan di APBD sehingga semakin efektif dan tepat sasaran," kata Agus di Youth Center, Sleman Yogyakarta, Jumat (27/10/2017).
Agus menuturkan jika e-budgeting bisa diterapkan hingga ke daerah maka pemborosan dan penyalahgunaan anggaran bisa ditekan. Sehingga, lanjut Agus, penggunaan anggaran di daerah bisa efisien dan tepat guna.
Dia menambahkan jika KPK mendukung dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) tentang penggunaan e-budgeting di daerah. Keppres ini dianggap Agus akan mampu menekan angka korupsi di daerah.
"Keppres itu sangat baik. Kami di KPK sangat mendukung adanya Keppres ini," tutup Agus. (syam/TN)