Lima Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Diperiksa KPK Terkait Kasus Meikarta

GTOPNEWS.COM – Kini giliran lima anggota DPRD Bekasi, Jabar dipanggil penyidik Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Mereka dipanggil untuk diperiksa terkait kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Suap tersebut mencapai belasan miliar rupiah karena banyak izin yang diurus pihak pengembang Meikarta. Kelima anggota DPRD itu, adalah Abdul Rosid Sargan, Sarim Saepudin, Haryanto, Suganda Abdul Malik dan Nyumarno. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

"Jadi kelima anggota DPRD Bekasi itu,  diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekas nonaktif Neneng Hasanah Yasin,’’ kata  Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

KPK memeriksa Kepala Bidang Penyuluhan dan Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Asep Buchori. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.

KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin ,Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati sebagai tersangka.

KPK menetapkan sebagai tersangka terhadap dua konsultan Lippo Group Fitri Djaja Purnama dan Taryadi. Seorang pegawai Lippo Henry Jasmen juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

Daam kasus itu, Neneng bersama pejabat yang menjadi tersangka diduga menerima suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Suap diberikan pejabat pengembang properti Lippo Group. (syam/TN)