OTT Bekasi, 10 Pejabat Dinas Diamankan

TOPNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pemkab Bekasi, Jabar, Senin (15/10/2018). Dalam OTT itu, Satgas KPK mengamankan 10 orag penyelenggara negara di Pemkab Bekasi. Mereka diduga terlibat dalam transaksi suap terkait perizinan proyek property Meikarta di Bekasi. Properti itu disebut-sebut sebagai properti terbesar di Bekasi dan sekitarnya.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin kepada awak media mengaku kaget adanya OTT itu, Minggu (14/10/2018) sore. Ia mengaku tidak mengetahui adanya penangkapan terhadap 10 orang pegawainya yang dilakukan Satgas KPK di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

"Demi Allah saya tidak tahu, saya tahunya ada kabar OTT KPK dari internet menjelang salat maghrib di rumah. Benar-benar saya tidak tahu," kata Neneng di Kantornya Pemkab Bekasi, Senin (15/10/2018).

Kini sejumlah ruang  termasuk ruang Kepala Dinas PUPR Bekasi disegel KPK setelah digeledah. Neneng mengatakan, bahwa pihaknya juga mengetahui adanya penyegelan Kantor Dinas PUPR itu, dari anak buahnya.

‘’Saya mengetahui kabar penyegelan dan penggeledahan Kantor Dinas PUPR dari Sekda,’’ ujarnya.

Neneng mengaku kaget, sekaligus prihatin. ‘’Ya prihatin sekali. Kita kerja yang terbaiklah. Yang namanya pemimpin, kan, risiko pasti ada, yang penting berusaha yang terbaik," jelas Neneng.

Dia juga mengaku belum mendapatkan informasi apa pun dari pihak KPK. Mengenai kasus ini, Neneng mengimbau seluruh pegawainya agar tetap bekerja maksimal.

Satgas KPK OTT di Pemkab Bekasi. Dari 10 orang yang ditangkap itu, diduga adalah penyelenggara negara di Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Belum ada informasi lengkap terkait identitas penyelenggara negara yang ditangkap KPK. Dalam OTT itu, KPK menyita uang tunai Rp 1 miliar dalam mata uang rupiah dan dollar Singapura. Uang yang diamankan tersebut diduga terkait proses perizinan properti terbesar di Kabupaten Bekasi. (syam/TN)