Ombudsman Sambut Baik Tunjuk Bulog Impor Beras 500.000 Ton Dari Vietnam

 JAKARTA (TopNews) – Ombudsman menyambut baik penunjukan Bulog sebagai pelaksana impor beras dari Vietnam dan Thailan sebanyak 500.000 ton. Karena Perum Bulog sesuai Perpres 48/2016 mempunyai kewenangan untuk itu.
Sebelumnya Kementerian Perdagangan menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang mengimpor beras itu. Sehingga banyak pihak mempertanyakan kebijakan Mendag Enggartiasto hingga membuat gaduh. Bahkan Ombudsman Republik Indonesia menduga ada maladministrasi dalam impor tersebut.
"Ya seharusnya dikembalikan ke Bulog, karena Perum itu yang berhak menangani. Kalau tidak maka kami curiga adanya maladministrasi di balik impor beras tersebut," kata anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, di Jakarta, kemarin.
Pihaknya mempunyai fungsi pencegahan. Maka sudah seharusnya memberikan warning ke pemerintah.  Ombudsman, kata Alamsyah, tidak anti kebijakan impor beras. Kepentingan dari pihaknya agar semuanya dilakukan sesuai aturan dan tertib administrasi.
"Sepanjang sesuai prosedur dan benar, kami dukung. Kalau tidak, Ombudsman harus segera mengingatkan karena kami punya hak pengawasan," katanya.
Alasan Kemendag memilih PT PPI agar menghindari hal yang tak diinginkan.  Kenapa tidak Bulog. Menurut Mendag Enggartiasto supaya jelas. Nanti timbul lagi persoalan, kalau Bulog dioplos dan sebagainya.
Pemerintah, kata Mendag Enggartiasto, berencana mengimpor beras yang berkualitas premium. Untuk nantinya dijual dengan harga yang kualitas medium. Alasannya beras jenis ini yang banyak dikonsumsi masyarakat.
Untuk memperlancar rencana impor itu, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor 1/2018 yang mengatur BUMN bisa melakukan impor secara langsung.
Menurut Ombudsman, aturan itu dikeluarkan terlalu cepat, dan tanpa sosialisasi. Bahkan cenderung mengabaikan prosedur dan mengandung potensi konflik kepentingan.
Terkait rencana impor itu, Ombudsman melakukan survei di 31 provinsi guna mengetahui fakta soal pasokan seperti yang disebut Menteri Enggartiasto. Mereka mewawancarai pedagang tradisional.
Hasilnya cukup mengejutkan. Bahwa pasokan di tingkat masyarakat pas-pasan dan tidak merata. Bahkan ada juga daerah yang pasokannya minim. "Soal pemerataan stok jadi hal yang penting," kata Alamsyah.  (syam/TN)