BREAKING


Berita Utama ...

Selasa, 16 Januari 2018

Batal Tunjuk PPI, Impor Beras Akhirnya Dipercayakan Pada Perum Bulog


JAKARTA (TopNews) - Pemerintah batal menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sebagai perusahaan pengimpor beras 500.000 ton dari Vietnam dan Thailan. Sebagai gantinya pemerintah memberikan kepercayaan pada Perum Bulog untuk mengimpor beras tersebut.
Perubahan perusahaan mengimpor beras itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Darmin mengatakan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Impor Beras bersama  Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/1/2018).
"Pemerintah mengubah impor beras melalui Bulog berdasarkan Perpres No. 48 Tahun 2016," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional menyatakan,  bahwa Bulog dapat melaksanakan impor untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras.
Darmin menjelaskan alasan Bulog ditunjuk sebagai pembeli beras khusus, karena pemerintah ingin cepat membuka keran impor. Selain itu Bulog, kata Darmin, sudah memiliki banyak rekan trader di luar negeri.
 "Ini harus dilakukan secara cepat, karena operasi pasar akan terus dilakukan sampai harga turun. Jadi kami tugaskan Bulog untuk lakukan impor," jelas Darmin.
Ia memaparkan beras impor akan tiba pada pertengahan Februari 2018. Jumlah yang diminta pemerintah kepada Bulog sebanyak 500 ribu ton. "Kalau harga masih mahal akan kita teruskan impor sampai akhir Februari," ujarnya.
Adapun kesepakatan yang dicapai dalam rapat adalah pemerintah meminta Bulog terus melakukan operasi pasar seperti yang sudah dilakukan. Pemerintah juga menugaskan Bulog untuk menyerap gabah dan beras hasil panen petani dengan fleksibilitas harga sesuai Inpres No 5 Tahun 2015 dan Permentan No 71 Tahun 2015. (syam/TN)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

iklan